KETIKA AHWA MEMILIH KEMBALI: APAKAH AKAL SEHAT DAN HATI NURANI TELAH DIKARAMKAN?

Baca juga 

Rois Aam terburuk sepanjang perjalanan

Catatan getir dari seorang Nahdliyyin yang masih mencintai NU
Ada keputusan yang membuat kita bahagia.
Ada keputusan yang membuat kita biasa saja.
Dan ada pula keputusan yang membuat kita terdiam cukup lama, lalu bertanya kepada diri sendiri:
“Apa yang sebenarnya sedang terjadi?”
Bukan karena kita tidak menghormati ulama.
Bukan karena kita anti kepada kiai.
Bukan pula karena kita ingin merendahkan orang yang telah mengabdikan hidupnya untuk jam'iyyah.
Justru karena kita masih mencintai Nahdlatul Ulama, kita merasa perlu bertanya.
Ketika seseorang yang telah selesai menjalani satu periode kepemimpinan dengan begitu banyak kekecewaan di tengah warga NU, kemudian dipilih kembali untuk menduduki posisi yang sama, sebenarnya apa yang sedang kita pertimbangkan?
Ilmu?
Keteladanan?
Prestasi?
Akhlak?
Kemampuan memimpin?
Ataukah sekadar karena nama besar, senioritas, dan legitimasi sebuah forum?
Pertanyaan ini menjadi semakin getir setelah Mu'tamar NU 2026 kembali menetapkan beliau sebagai Rois Aam melalui mekanisme Ahwa pada 30 Agustus 2026.
Sebagian orang mungkin mengatakan:
“Sudahlah. Beliau sudah dipilih. Hormati keputusan Ahwa.”
Baik.
Kita hormati.
Tetapi menghormati keputusan tidak sama dengan mengharamkan pertanyaan.
Musyawarah bukan altar yang membuat hasilnya menjadi suci dari kritik.
Ahwa bukan sekumpulan malaikat yang mustahil keliru.
Dan para kiai yang duduk di dalamnya, betapapun tinggi ilmunya, tetaplah manusia yang mungkin benar dan mungkin keliru.
Justru karena mereka manusia, maka keputusan mereka tetap boleh dibaca, dikaji, dan dievaluasi.
Dulu Kita Bertanya, Kini Kita Bertanya Lagi
Beberapa waktu lalu saya pernah menulis sebuah tulisan yang cukup keras:
“Rois Aam Terburuk Sepanjang Perjalanan.”
Tulisan itu lahir bukan karena kebencian kepada pribadi.
Ia lahir dari kegelisahan.
Dari kekecewaan.
Dari pertanyaan seorang warga NU yang melihat perjalanan organisasi dan bertanya:
“Mengapa seseorang yang menurut banyak warga tidak berhasil memberikan keteladanan selama masa kepemimpinannya justru kembali mendapatkan kepercayaan?”
Dan kini pertanyaan itu mendapatkan babak baru.
Bukan lagi sekadar:
“Mengapa beliau dahulu dipilih?”
Tetapi:
“Setelah satu periode kepemimpinan selesai, setelah berbagai kritik terdengar, setelah berbagai kekecewaan dirasakan warga, mengapa beliau kembali dipilih?”
Nah, di sinilah persoalannya.
Kalau sebuah organisasi memilih seseorang untuk kedua kalinya setelah periode pertama, mestinya ada pertanyaan yang sangat sederhana:
Apa yang berubah?
Apakah kinerjanya berubah?
Apakah keteladanannya meningkat?
Apakah hubungan dengan jamaah semakin baik?
Apakah persoalan-persoalan yang dahulu menjadi kritik telah diselesaikan?
Apakah warga NU melihat adanya perbaikan?
Atau jangan-jangan yang berubah hanyalah cara kita memandang kesalahan?

Baca juga 

menunggu kehancuran sang perusak NU
AHWA: MUSYAWARAH YANG HARUS TUNDUK KEPADA KEBENARAN
Kita tidak sedang menyerang Ahwa.
Sebaliknya.
Kita justru ingin mengingatkan bahwa Ahwa adalah mekanisme musyawarah, bukan mekanisme pengkultusan.
Dalam tradisi pesantren, kita mengenal:
اَلْعِبْرَةُ بِالْحَقَائِقِ لَا بِالرِّجَالِ
“Yang menjadi ukuran adalah hakikat kebenaran, bukan semata-mata siapa orangnya.”
Kita diajari untuk menghormati guru.
Tetapi kita juga diajari bahwa guru tidak pernah meminta muridnya menjadi manusia tanpa akal.
Kita mengenal istilah:
اَلْحَقُّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ
“Kebenaran lebih berhak untuk diikuti.”
Maka pertanyaannya sederhana:
Apakah Ahwa telah memilih berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan sebelumnya?
Kalau iya, mari kita dengarkan argumentasinya.
Apa alasan ilmiahnya?
Apa pertimbangan organisatorisnya?
Apa ukuran keberhasilannya?
Apa indikator keteladanannya?
Apa pertimbangan maslahatnya?
Dan yang paling penting:
Apa alasan memilih kembali, sementara begitu banyak warga NU masih menyimpan kegelisahan terhadap periode sebelumnya?
Pertanyaan seperti ini bukan penghinaan.
Ini justru bagian dari amanah ilmiah.
KIAI BOLEH DIHORMATI, TETAPI JABATAN HARUS DIEVALUASI
Inilah penyakit yang sering muncul dalam organisasi keagamaan.
Kita kadang tidak mampu membedakan antara:
menghormati kiai
dan
menganggap semua keputusan kiai pasti benar.
Padahal dua hal itu berbeda.
Kiai tetap kita hormati.
Ilmunya kita muliakan.
Usianya kita santuni.
Jasanya kita kenang.
Tetapi ketika beliau menerima amanah publik, maka perilakunya dalam jabatan menjadi sesuatu yang wajar untuk dievaluasi.
Karena jabatan bukan milik pribadi.
Jabatan adalah amanah jamaah.
Rois Aam bukan sekadar gelar kehormatan.
Ia adalah simbol moral dan keulamaan organisasi.
Karena itu, seorang Rois Aam bukan hanya dituntut alim, tetapi juga harus mampu menjadi uswah.
Sebab warga NU tidak hanya mendengarkan apa yang dikatakan pemimpinnya.
Mereka melihat bagaimana pemimpinnya bersikap.
Bagaimana menghadapi perbedaan.
Bagaimana menerima kritik.
Bagaimana mengambil keputusan.
Bagaimana menjaga marwah organisasi.
Bagaimana menempatkan kepentingan jam'iyyah di atas kepentingan kelompok.
Dan bagaimana menunjukkan bahwa ilmu benar-benar telah menjadi akhlak.

KHUTBAH IFTITAH DAN CERMIN YANG RETAK
Pada pembukaan Mu'tamar, 27 Agustus 2026, khutbah iftitah beliau juga menjadi bahan pembicaraan dan kritik.
Termasuk adanya pengucapan bahasa Arab yang kemudian dikoreksi oleh seorang santri madrasah.
Ini tentu saja bukan dosa besar.
Seorang alim tetap manusia.
Lidah bisa terpeleset.
Hafalan bisa keliru.
Pengucapan bisa salah.
Dan kita tidak boleh menjadikan satu kesalahan lisan sebagai vonis atas keseluruhan kapasitas keilmuan seseorang.
Tetapi persoalannya menjadi simbolik ketika yang sedang berbicara adalah seorang pemegang posisi tertinggi dalam struktur keulamaan organisasi sebesar NU.
Mengapa?
Karena masyarakat sedang melihat.
Bukan untuk mencari-cari kesalahan.
Tetapi karena pemimpin adalah cermin.
Kalau cermin itu retak, jangan marah kepada orang yang mengatakan pantulannya tidak sempurna.
Yang lebih sehat adalah:
ambil cerminnya, lihat retaknya, lalu perbaiki.
Begitulah mestinya tradisi pesantren bekerja.
Bukan:
“Jangan mengkritik kiai!”
Tetapi:
“Kritiklah dengan adab, terimalah dengan lapang dada, lalu perbaiki apa yang memang salah.”

YANG LEBIH MENGERIKAN BUKAN KESALAHAN PEMIMPIN
Kesalahan pemimpin sebenarnya bukan tragedi terbesar.
Pemimpin bisa salah.
Pemimpin bisa lupa.
Pemimpin bisa keliru.
Yang jauh lebih mengerikan adalah ketika orang-orang di sekelilingnya berhenti mengatakan bahwa ia salah.
Karena ketika semua orang hanya berkata:
“Nggih, Kiai.”
“Sami'na wa atha'na.”
“Beliau pasti benar.”
“Jangan mengkritik ulama.”
maka seorang pemimpin bisa hidup dalam ruangan yang seluruh dindingnya terbuat dari pujian.
Tidak ada kritik.
Tidak ada cermin.
Tidak ada koreksi.
Tidak ada alarm.
Dan akhirnya yang mati bukan hanya kemampuan mengevaluasi pemimpin.
Akal sehat jamaah pun ikut mati.

Baca juga

 ketika ilmu dikalahkan oleh nafsu
APAKAH “DEREK KIYAI” BERARTI MEMATIKAN AKAL?
Dalam kultur pesantren dan NU kita mengenal istilah yang sangat khas:
“Derek Kiyai.”
Saya memahami dan menghormati semangat itu.
Santri mengikuti kiai.
Jamaah mengikuti ulama.
Itu bagian dari tradisi tawadhu'.
Tetapi derek kiai bukan berarti derek tanpa batas.
Derek kiai bukan berarti:
“Apa pun yang dilakukan kiai pasti benar.”
Bukan begitu.
Kiai sendiri mengajarkan:
اتباع الحق
“Mengikuti kebenaran.”
Maka mengikuti kiai haruslah dalam bingkai ilmu, adab dan kebenaran.
Kalau kiai mengajarkan ilmu, kita ikuti.
Kalau kiai mengajarkan akhlak, kita ikuti.
Kalau kiai mengajarkan tawadhu', kita ikuti.
Tetapi kalau ada keputusan yang patut dipertanyakan, bertanya bukan berarti durhaka.
Kalau ada kebijakan yang perlu dikoreksi, mengoreksi bukan berarti kurang ajar.
Kalau ada kepemimpinan yang mengecewakan, menyampaikan kritik bukan berarti membenci ulama.
Justru kadang-kadang kritik yang disampaikan dengan cinta jauh lebih jujur daripada tepuk tangan yang diberikan karena kepentingan.

LALU UNTUK APA ADA MUSYAWARAH?
Ini pertanyaan yang menurut saya paling penting.
Kalau hasil Ahwa tidak boleh dipertanyakan, lalu untuk apa kita mempunyai tradisi musyawarah?
Kalau keputusan para elite organisasi otomatis dianggap benar, lalu untuk apa ada warga NU?
Kalau suara akar rumput tidak boleh menjadi pertimbangan, lalu untuk apa kita berbicara tentang jam'iyyah?
Dan kalau seorang pemimpin tidak boleh dievaluasi karena status kekiaiannya, apakah kita sedang membangun organisasi ulama atau kerajaan spiritual?
Pertanyaan ini memang pedas.
Tetapi terkadang penyakit yang sudah kronis memang tidak cukup diobati dengan kata-kata manis.

JANGAN SAMPAI KITA MENJADIKAN SENIORITAS SEBAGAI PENGGANTI KETELADANAN
Ada satu hal yang perlu kita renungkan.
Dalam memilih pemimpin, apakah kita masih menilai:
siapa yang paling layak?
Ataukah diam-diam kita telah bergeser menjadi:
siapa yang paling senior?
Karena senioritas tidak selalu identik dengan kualitas kepemimpinan.
Usia panjang adalah nikmat.
Pengalaman panjang adalah modal.
Ilmu yang luas adalah keutamaan.
Tetapi semuanya itu belum otomatis menjadikan seseorang pemimpin yang efektif dan teladan.
Seorang yang berusia 80 tahun bisa saja kalah bijaksana dari seorang yang berusia 50 tahun.
Seorang yang memiliki ribuan kitab belum tentu mampu mengelola amanah.
Seorang yang fasih berbicara agama belum tentu mampu menjadi teladan ketika berhadapan dengan kekuasaan.
Karena itu, ukuran kepemimpinan harus lebih luas daripada sekadar:
“Beliau kiai.”
Pertanyaannya harus:
“Kiai yang bagaimana?”
“Bagaimana akhlaknya?”
“Bagaimana kepemimpinannya?”
“Bagaimana tanggung jawabnya?”
“Bagaimana ia menghadapi kritik?”
“Apa yang telah ia lakukan untuk jam'iyyah?”
Dan yang paling penting:
“Apakah kehadirannya membuat warga semakin percaya kepada NU atau justru semakin kecewa?”

JANGAN MATIKAN HATI NURANI DEMI MENJAGA NAMA BESAR
Saya khawatir kita sedang mengalami sesuatu yang lebih berbahaya daripada sekadar salah memilih pemimpin.
Kita mulai belajar membenarkan pilihan setelah pilihan itu ditetapkan.
Ini berbeda.
Kalau sejak awal kita mengkaji calon, melihat rekam jejaknya, membandingkan kemampuannya, lalu memilih berdasarkan maslahat, itu namanya musyawarah.
Tetapi kalau setelah keputusan dibuat kita mencari seribu alasan untuk membenarkan keputusan itu, padahal hati kecil kita sebenarnya mempertanyakan, itu namanya rasionalisasi.
Dan rasionalisasi bisa sangat berbahaya.
Sebab ia membuat manusia mampu mengatakan:
“Saya tahu ada masalah, tetapi saya harus membela keputusan.”
Padahal kebenaran tidak pernah membutuhkan kebohongan untuk dibela.

NU TERLALU BESAR UNTUK DIPERLAKUKAN SEPERTI MILIK SEGELINTIR ORANG
Nahdlatul Ulama bukan milik Rais Aam.
Bukan milik Ketua Umum.
Bukan milik PBNU.
Bukan milik elite.
Bukan pula milik kelompok tertentu.
NU adalah jam'iyyah yang dibangun dengan keringat ulama, perjuangan pesantren, doa para masyayikh, dan pengabdian jutaan warga Nahdliyyin.
Karena itu, siapapun yang mendapatkan amanah di dalamnya harus memahami satu hal:
Jabatan di NU bukan kehormatan untuk menikmati posisi.
Ia adalah amanah untuk melayani umat.
Semakin tinggi kedudukannya, semakin besar tanggung jawab moralnya.
Semakin tinggi gelarnya, semakin tinggi pula standar keteladanannya.
Dan semakin besar kepercayaan yang diberikan, semakin terbuka pula ruang untuk evaluasi.

KAMI TIDAK MEMBENCI KYAI
Ini harus ditegaskan.
Kritik ini bukan kebencian kepada pribadi.
Bukan pula ajakan untuk merendahkan ulama.
Justru sebaliknya.
Kami ingin ulama tetap berada pada tempat yang mulia.
Karena itu janganlah kesucian ilmu dipakai untuk melindungi kelemahan manusia.
Jangan gunakan jubah kiai sebagai tameng untuk menghindari evaluasi.
Jangan gunakan istilah tabayyun untuk membungkam kritik yang sebenarnya benar.
Jangan gunakan adab kepada ulama untuk mematikan keberanian menyampaikan kebenaran.
Dan jangan pula menggunakan ta'dzim sebagai alasan untuk menghapus akal sehat.
Karena para ulama terdahulu justru terkenal sangat terbuka terhadap koreksi.
Mereka tidak takut mengatakan:
“Wallāhu a'lam.”
Mereka tidak malu mengakui:
“Saya keliru.”
Dan mereka tidak menganggap koreksi sebagai penghinaan.

AHWA SUDAH MEMILIH. SEKARANG WAKTUNYA KITA MELIHAT HASILNYA
Keputusan sudah dibuat.
30 Agustus 2026 akan tercatat sebagai hari ketika Ahwa kembali memilih beliau sebagai Rois Aam.
Kita tidak perlu memutar jarum jam.
Kita tidak perlu hidup dalam dendam.
Kita juga tidak perlu menghabiskan energi hanya untuk mengatakan:
“Saya kecewa.”
Yang lebih penting sekarang adalah:
Buktikan bahwa pilihan itu benar.
Buktikan dengan kepemimpinan.
Buktikan dengan keteladanan.
Buktikan dengan kebijaksanaan.
Buktikan dengan kemampuan merangkul.
Buktikan dengan keberanian melakukan pembenahan.
Buktikan dengan sikap terbuka terhadap kritik.
Buktikan dengan keputusan-keputusan yang membuat warga NU berkata:
“Alhamdulillah, pilihan Ahwa ternyata tepat.”
Itulah pembuktian yang paling elegan.
Bukan dengan menyuruh warga diam.
Bukan dengan memarahi pengkritik.
Bukan dengan mengerahkan pasukan pembela.
Tetapi dengan kinerja dan keteladanan.
DAN KEPADA PARA WARGA NU...
Jangan pula kita berubah menjadi massa yang hanya pandai mencaci.
Kalau kita menginginkan pemimpin yang baik, kita juga harus menjadi jamaah yang dewasa.
Kritik harus berdasarkan fakta.
Kritik harus beradab.
Kritik harus proporsional.
Jangan menyebarkan fitnah.
Jangan membuat tuduhan tanpa bukti.
Jangan menyerang keluarga.
Jangan mengorek aib pribadi yang tidak berkaitan dengan jabatan.
Serang kebijakan yang salah, bukan kehormatan manusia.
Kritik kepemimpinannya, bukan keluarganya.
Bongkar persoalannya, bukan harga dirinya.
Inilah bedanya kritik seorang santri dengan caci maki seorang pembenci.

PENUTUP: JANGAN BIARKAN NU KEHILANGAN CAHAYA
Ada kalanya kita mencintai sebuah rumah justru karena kita berani menunjukkan bagian rumah yang bocor.
Kalau kita diam karena takut pemilik rumah marah, suatu hari rumah itu bisa roboh.
Begitu pula NU.
Saya tidak ingin NU menjadi organisasi yang besar secara jumlah tetapi kecil dalam keberanian melakukan evaluasi.
Saya tidak ingin NU memiliki banyak kiai tetapi kehilangan keberanian mengatakan:
“Kiai, ini keliru.”
Saya tidak ingin tradisi derek kiyai berubah menjadi budaya:
“Pokoknya ikut.”
Saya tidak ingin ta'dzim kepada ulama berubah menjadi:
“Ulama tidak boleh dikritik.”
Dan saya lebih tidak ingin lagi melihat warga NU kehilangan kemampuan membedakan antara menghormati manusia dan mempertuhankan keputusan manusia.
Karena ulama tetap manusia.
Ahwa tetap manusia.
Pengurus tetap manusia.
Dan kita semua tetap manusia.
Maka selama manusia masih mungkin keliru, kritik harus tetap hidup.
Selama jabatan adalah amanah, evaluasi harus tetap berjalan.
Selama NU adalah milik umat, suara umat tidak boleh dianggap angin lalu.
Dan selama kita masih mengaku sebagai santri, kita harus berani menjaga dua hal sekaligus:

ADAB DI HADAPAN ULAMA DAN AKAL SEHAT DI HADAPAN KEBENARAN.
Sebab NU tidak membutuhkan jamaah yang hanya pandai berkata nggih.
NU membutuhkan jamaah yang taat tetapi kritis, hormat tetapi tidak membabi buta, tawadhu' tetapi tidak kehilangan akal, dan mencintai ulama tanpa menganggap manusia sebagai makhluk yang mustahil salah.
Dan kepada mereka yang memilih kembali beliau melalui Ahwa, satu pertanyaan sederhana layak ditinggalkan:
“Apakah yang kalian pilih adalah orangnya, ataukah kualitas kepemimpinannya?”
Sebab kalau yang dipilih hanya orangnya, kita boleh bertanya.
Tetapi kalau yang dipilih adalah kualitasnya, maka tunjukkan kualitas itu kepada kami.
Jangan minta warga NU berhenti bertanya.
Jawablah pertanyaan mereka dengan keteladanan.
Jangan paksa mereka berhenti mengkritik.
Hentikan kritik itu dengan perbaikan.
Jangan suruh mereka percaya.
Berikan alasan kepada mereka untuk percaya.
Karena pada akhirnya, jabatan akan selesai, gelar akan ditinggalkan, tepuk tangan akan berhenti, tetapi catatan amal dan sejarah tidak pernah benar-benar tidur.

Baca juga 

langkah tergesa sang kyai
Sinar Mentari Ilahi
Tulisan ini bukan ajakan untuk membenci seorang kiai. Ia adalah ajakan untuk mencintai NU dengan cara yang lebih dewasa: menghormati ulama, menjaga adab, tetapi tidak menggadaikan akal sehat dan hati nurani.