PANITIA KURBAN, DANA OPERASIONAL, DAN BATAS KEWENANGANNYA

​Tinjauan Fikih Syafi’i Tentang Penggunaan Dana Mudhohi untuk Operasional dan Inventaris Kepanitiaan

Baca juga 

hukum memotong kuku bagi orang yang mau berkurban

Muqodimah 

Bismillāhirraḥmānirraḥīm.

Segala puji bagi Allah Ta‘ālā yang senantiasa membimbing hamba-Nya melalui ilmu, nasihat, dan para guru yang menunjukkan jalan kehati-hatian dalam beragama. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang istiqamah mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman.

Tulisan sederhana ini berawal dari sebuah pertanyaan jamaah yang disampaikan dalam grup tanya jawab masalah agama yang diasuh oleh beliau, Al-Mukarram KH Khotibul Umam hafizhahullāh dari Temanggung. Pertanyaan tersebut tampak sederhana, namun ketika dicermati ternyata menyentuh persoalan amanah, wakalah, pengelolaan dana ibadah, dan batas kewenangan panitia kurban menurut fikih Syafi’i.

Di tengah semangat masyarakat dalam menghidupkan syiar kurban, sering kali muncul praktik-praktik yang telah dianggap biasa, padahal masih membutuhkan penjelasan dan ketelitian hukum. Dari sinilah saya merasa pembahasan ini penting untuk ditulis lebih rinci agar menjadi tambahan faedah bagi panitia, mudhohi, dan kaum muslimin secara umum.

Dengan penuh hormat dan takzim, saya menyampaikan terima kasih serta apresiasi kepada beliau KH Khotibul Umam hafizhahullāh yang telah mengizinkan pembahasan ini untuk ditulis dan dikembangkan menjadi sebuah artikel. Semoga Allah Ta‘ālā senantiasa menjaga beliau, memanjangkan umur dalam keberkahan, serta menjadikan ilmu dan bimbingan beliau sebagai amal jariyah yang terus mengalir manfaatnya.

Tulisan ini tentu jauh dari sempurna. Tujuannya bukan untuk mempersulit pelaksanaan kurban atau menumbuhkan prasangka kepada panitia, melainkan sebagai ikhtiar menjaga amanah ibadah agar berjalan lebih hati-hati, transparan, dan selaras dengan tuntunan para ulama madzhab Syafi’i.

Semoga Allah menerima amal ibadah kurban kaum muslimin, memberkahi para mudhohi dan panitia, serta memberi kita taufiq untuk senantiasa menjaga amanah dalam urusan agama. Āmīn.

Baca juga 

seberapa banyak mudhohi boleh mengambil daging kurbannya?

Setiap tahun, pelaksanaan ibadah kurban hampir selalu melibatkan panitia. Para mudhohi menyerahkan uang kepada panitia agar dibelikan hewan, disembelihkan, lalu dibagikan kepada masyarakat.

Namun di tengah praktik tersebut, muncul satu pertanyaan penting yang sangat relevan dengan kondisi lapangan saat ini:

“Jika panitia sejak awal menyampaikan bahwa uang yang diserahkan tidak seluruhnya dipakai membeli hewan kurban, tetapi sebagian disisihkan untuk operasional seperti upah jagal, konsumsi panitia, plastik, bahkan membeli inventaris tahunan, lalu para mudhohi menyetujuinya — apakah hal itu dibolehkan menurut fikih Syafi’i?”

Pertanyaan ini terlihat sederhana, namun sesungguhnya menyentuh banyak pembahasan fikih sekaligus:

• akad wakalah (perwakilan),
• amanah harta,
• batas tasharruf wakil,
• hak kepemilikan dana,
• dan tujuan ibadah kurban itu sendiri.

Karena itu, pembahasan ini perlu dijelaskan secara hati-hati agar pelaksanaan kurban berjalan:

• sah secara syariat,
• bersih secara amanah,
• dan nyaman bagi masyarakat.

Baca juga 

akikah untuk orang yang sudah meninggal

Panitia Kurban Hakikatnya Adalah Wakil

Ketika seseorang menyerahkan uang kepada panitia agar dibelikan hewan kurban, maka secara fikih panitia berstatus sebagai wakil (وَكِيل).

Artinya:

• panitia bukan pemilik dana,
• bukan pula bebas menggunakan uang sesuka hati,
• tetapi hanya menjalankan amanah sesuai izin mudhohi.

Imam Asy-Syarbini رحمه الله berkata:

الوَكِيلُ يَتَصَرَّفُ بِحَسَبِ مَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ

“Seorang wakil hanya bertindak sesuai batas izin yang diberikan kepadanya.”

 Mughnī al-Muḥtāj, juz 3 hlm. 233.

Imam Ar-Ramli رحمه الله juga menjelaskan:

وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَتَجَاوَزَ مَا عَيَّنَهُ الْمُوَكِّلُ

“Tidak boleh bagi wakil melampaui batas yang telah ditentukan oleh pemberi kuasa.”

Nihāyah al-Muḥtāj, juz 5 hlm. 15.

Dari sini kita memahami satu kaidah penting:

Seluruh penggunaan dana kembali kepada bentuk izin yang diberikan oleh mudhohi.

Tidak Semua “Sama-Sama Ridha” Otomatis Menjadi Boleh

Sebagian orang mungkin berkata:

“Bukankah para mudhohi sudah ridha?”

Benar. Tetapi dalam fikih, ridha saja belum tentu cukup jika bentuk penggunaannya tidak jelas.

Sebab akad wakalah dibangun di atas kejelasan izin dan batas kewenangan.

Imam Nawawi رحمه الله berkata:

وَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ التَّصَرُّفِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

“Disyaratkan diketahui secara jelas bentuk tindakan yang diizinkan.”

 Raudhah ath-Thālibīn, juz 4 hlm. 315.

Maksudnya:

• jika mudhohi hanya berkata:

    “Ini uang untuk dibelikan kambing kurban.”

    maka panitia tidak otomatis boleh:

• memotong sebagian dana,
• membeli aset tahunan,
• atau mengembangkan inventaris.

Karena semua itu berada di luar izin yang jelas.

Baca juga 

panitia kurban dan batasan kewenangannya

Operasional Kurban yang Langsung Berkaitan dengan Pelaksanaan

Dalam praktik di lapangan, biasanya ada kebutuhan seperti:

• upah jagal,
• konsumsi pekerja,
• plastik pembagian,
• tali,
• transport distribusi,
• biaya kebersihan.

Pada asalnya, hal-hal seperti ini dibolehkan apabila:

1. diketahui oleh mudhohi,
2. diizinkan,
3. atau sudah menjadi kebiasaan umum (‘urf) yang dipahami bersama.

Dalam kaidah fikih disebutkan:

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

“Sesuatu yang telah dikenal menurut adat kebiasaan, kedudukannya seperti syarat yang disebutkan.”

 Al-Asybāh wan Naẓā’ir karya Imam As-Suyuthi hlm. 89.

Namun demikian, transparansi tetap lebih utama. Sebab tidak semua masyarakat memahami detail penggunaan dana.

Upah Jagal Tidak Boleh Diambil dari Daging Kurban Sebagai Bayaran

Ini pembahasan penting yang sering keliru dipahami.

Dalam hadits shahih, Sayyidina Ali رضي الله عنه berkata:

أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَلَّا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا

“Rasulullah ﷺ memerintahkanku mengurus unta kurban beliau, membagikan daging, kulit, dan perlengkapannya, serta melarangku memberi jagal sesuatu dari hewan itu sebagai upah.”

 Sahih Muslim no. 1317.

Imam Nawawi رحمه الله menjelaskan:

فِيهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى الْجَازِرُ شَيْئًا مِنْهَا بِجِهَةِ الْأُجْرَةِ

“Hadits ini menunjukkan bahwa tidak boleh memberikan bagian hewan kurban kepada jagal sebagai upah.”

 Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim, juz 9 hlm. 65.

Karena itu perlu dibedakan:

Yang dilarang:

❌ menjadikan daging kurban sebagai pembayaran jasa jagal.

Yang dibolehkan:

✅ membayar jagal dengan dana terpisah.

Baca juga 

ngidam dan demarenen warisan budaya

Bolehkah Dana Disisihkan Sebelum Membeli Hewan?

Jawabannya: boleh, jika memang dijelaskan sejak awal dan disetujui mudhohi.

Sebab uang yang diserahkan belum otomatis berubah menjadi “hewan kurban”. Ia masih berupa dana amanah.

Karena itu, jika sejak awal panitia berkata:

“Sebagian dana akan digunakan untuk operasional pelaksanaan kurban.”

Lalu mudhohi setuju, maka hal itu diperbolehkan.

Tetapi bila panitia diam-diam memotong dana tanpa penjelasan yang cukup, maka ini bermasalah secara amanah dan wakalah.

Imam Zakariyya al-Anshari رحمه الله berkata:

تَصَرُّفُ الْوَكِيلِ مُنُوطٌ بِالْإِذْنِ

“Tindakan seorang wakil bergantung pada izin.”

 Asnā al-Maṭālib, juz 2 hlm. 257.

Bagaimana Jika Dana Dipakai Membeli Inventaris Tahunan?

Nah, ini bagian yang paling sensitif.

Misalnya dana digunakan untuk membeli:

• freezer,
• timbangan,
• pisau besar,
• terpal,
• alat bakar,
• gerobak,
• atau perlengkapan yang dipakai bertahun-tahun.

Apakah ini termasuk “operasional”?

Jawabannya: belum tentu.

Karena operasional biasanya dipahami sebagai kebutuhan langsung pelaksanaan tahun itu.

Sedangkan inventaris:

• memiliki manfaat jangka panjang,
• menjadi aset kepanitiaan,
• dan terkadang dipakai di luar kegiatan kurban.

Maka izin untuk hal seperti ini seharusnya lebih tegas dan lebih jelas.

Baca juga 

benarkah anak yang tidak di akikahi tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya?

Perbedaan Antara “Biaya Pelaksanaan” dan “Pengembangan Kepanitiaan”

Ini poin penting yang sering tercampur.

Pertama: Biaya Pelaksanaan

Yaitu kebutuhan yang langsung habis untuk pelaksanaan ibadah:

• jagal,
• konsumsi,
• plastik,
• distribusi,
• transport.

Ini lebih dekat kepada kebutuhan langsung mudhohi.

Kedua: Pengembangan Kepanitiaan

Yaitu pembelian aset dan inventaris jangka panjang.

Ini lebih dekat kepada:

• pengembangan lembaga,
• fasilitas panitia,
• dan manfaat tahunan.

Karena itu hukumnya lebih membutuhkan penjelasan rinci dan izin khusus.

Solusi Paling Aman dan Bersih

Agar terhindar dari syubhat dan kesalahpahaman, solusi terbaik adalah memisahkan dana sejak awal.

1. Dana Pembelian Hewan

Khusus untuk membeli hewan kurban.

2. Dana Operasional

Sumbangan terpisah untuk:

• jagal,
• konsumsi,
• plastik,
• distribusi,
• dan kebutuhan teknis.

Baca juga 

part 6 menjaga hati di tengah ikhtiar

3. Dana Inventaris

Dibuka secara khusus dengan nama:

“Infaq Pengadaan Perlengkapan Kurban.”

Cara seperti ini jauh lebih:

• transparan,
• amanah,
• mudah dipahami jamaah,
• dan lebih tenang secara fikih.

Bentuk Akad yang Lebih Aman

Contoh redaksi yang lebih baik:

“Dana yang diserahkan akan digunakan untuk:

1. pembelian hewan kurban,
2. biaya operasional pelaksanaan,
3. dan sebagian kecil pengadaan perlengkapan kurban tahunan.

    Dengan menyerahkan dana ini, mudhohi dianggap mengizinkan penggunaan tersebut.”

Redaksi seperti ini lebih jelas dibanding sekadar:

“Untuk kurban.”

Karena dalam fikih:

• kejelasan izin memperkecil sengketa,
• dan menjaga amanah panitia.

Penutup

Panitia kurban pada hakikatnya adalah wakil amanah, bukan pemilik dana. Karena itu, semakin jauh penggunaan dana dari tujuan langsung pembelian dan pelaksanaan kurban, maka semakin dibutuhkan:

• penjelasan,
• transparansi,
• dan izin yang lebih tegas.

Ridha masyarakat memang penting. Tetapi dalam fikih Syafi’i, ridha yang baik adalah ridha yang dibangun di atas kejelasan.

Dengan amanah yang jelas, insyaAllah:

• ibadah mudhohi lebih tenang,
• panitia lebih selamat,
• dan pelaksanaan kurban menjadi lebih berkah.

 Wallahu a’lam bish-shawab.

Baca juga 

akikah untuk orang tua yang sudah meninggal

hukum memotong rambut dan kuku bagi orang yang mau berkurban

part 2 seberapa banyak mudhohi boleh mengambil daging kurbannya?

Referensi dan Catatan Kaki

1. Mughni al-Muhtaj, juz 3 hlm. 233.
2. Nihayah al-Muhtaj, juz 5 hlm. 15.
3. Raudhah ath-Thalibin, juz 4 hlm. 315.
4. Al-Asybah wan Nazha’ir, hlm. 89.
5. Sahih Muslim no. 1317.
6. Syarh Shahih Muslim, juz 9 hlm. 65.
7. Asna al-Matalib, juz 2 hlm. 257.
8. Tuhfah al-Muhtaj, juz 6 hlm. 52.
9. Hasyiyah al-Bujairimi, juz 3 hlm. 449.
10. 10. I’anah ath-Thalibin, juz 2 hlm. 381.